BELANJA DAERAH: Pengertian dan Struktur / Klasifikasi

belanja daerah

Pada kesempatan ini akan di bahas terkait belanja daerah yaitu dari sisi pengertian belanja daerah dan dari sisi struktur/klasifikasi belanja daerah.  Penjelasan ini merupakan kelanjutan dari tulisan sebelumnya mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam APBN memiliki 3 bagian yang terdiri dari pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Pada tulisan ini khusus mengulas terkait bagian belanja daerah. Silahkan disimak ya.

 

PENGERTIAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan ”urusan wajib” adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

 

KLASIFIKASI/STRUKTUR BELANJA DAERAH

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

  1. Belanja Menurut Organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Organisasi pemerintahan daerah seperti DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan kelurahan.

 

  1. Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi dibagi menjadi 2 yang terdiri dari:

  1. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
  2. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi menurut fungsi didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi berdasarkan fungsi disini terdiri dari:
    1. pelayanan umum;
    2. ketertiban dan keamanan;
    3. ekonomi;
    4. lingkungan hidup;
    5. perumahan dan fasilitas umum;
    6. kesehatan;
    7. pariwisata dan budaya;
    8. agama;
    9. pendidikan; serta
    10. perlindungan sosial.
  1. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan disini yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

  1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. pekerjaan umum;
  4. perumahan rakyat;
  5. penataan ruang;
  6. perencanaan pembangunan;
  7. perhubungan;
  8. lingkungan hidup;
  9. pertanahan;
  10. kependudukan dan catatan sipil;
  11. pemberdayaan perempuan;
  12. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  13. sosial;
  14. tenaga kerja;
  15. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  16. penanaman modal;
  17. kebudayaan;
  18. pemuda dan olah raga;
  19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  20. pemerintahan umum;
  21. kepegawaian;
  22. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  23. statistik;
  24. arsip; dan
  25. komunikasi dan informatika.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

  1. pertanian;
  2. kehutanan;
  3. energi dan sumber daya mineral;
  4. pariwisata;
  5. kelautan dan perikanan;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.

 

 

  1. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

  1. belanja pegawai. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.
  2. belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.
  3. belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.
  4. bunga. Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh : bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemda lain, dan lembaga keuangan lainnya.
  5. subsidi. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
  6. hibah. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
  7. bantuan social. Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  8. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota/desa, bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintahan desa.
  9. belanja tidak terduga. Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

 

Terimakasih sudah membaca rangkuman ini. semoga bermanfaat 🙂

Muhammad Dzul Fadlli

Leave a Reply