Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) – Lengkap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD

Pada penjelasan materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini akan meliputi pengertian APBD, asas umum APBD, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), struktur APBD, Penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, dan perubahan APBD. Mari simak ulasan berikut:

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Daerah disini adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali kota.

 

Asas Umum APBD

Asas umum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas 4 asas yaitu:

(1)  APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

(2)  Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk  tercapainya tujuan bernegara.

(3)  APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4)  APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

 

FUNGSI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Terdapat 6 fungsi yang dimiliki oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

  1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
  2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
  5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

 

STRUKTUR APBD

Materi APBD bagian ini akan menjelaskan tentang struktur APBD. Dalam Struktur APBD yang merupakan satu kesatuan terdiri dari tiga komponen APBD yaitu:

  1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Yang dimaksud dengan “ekuitas dana lancar” adalah selisih antara
    aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
  2. Belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
  3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Adapun penjelasan lengkap dari ketiga bagian tersebut sebagai berikut:

  • Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas:

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
  2. Dana Perimbangan. Pendapatan Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

 

  • Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan, Urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

a. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Organisasi pemerintahan daerah seperti DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan kelurahan.

b. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:

  1. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
  2. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
    • pelayanan umum;
    • ketertiban dan keamanan;
    • ekonomi;
    • lingkungan hidup;
    • perumahan dan fasilitas umum;
    • kesehatan;
    • pariwisata dan budaya;
    • agama;
    • pendidikan; serta
    • perlindungan sosial.
  3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
    1. belanja pegawai;
    2. belanja barang dan jasa;
    3. belanja modal;
    4. bunga;
    5. subsidi;
    6. hibah;
    7. bantuan sosial;
    8. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
    9. belanja tidak terduga.

 

  • Pembiayaan Daerah.

Terakhir, yaitu Pembiayaan daerah. Pada bagian pembiayaan daerah akan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kedua hal tersebut akan mencakup hal-hal berikut:

Penerimaan mencakup:

  1. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
  2. pencairan dana cadangan;
  3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  4. penerimaan pinjaman; dan
  5. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

  1. pembentukan dana cadangan;
  2. penyertaan modal pemerintah daerah;
  3. pembayaran pokok utang; dan
  4. pemberian pinjaman.

 

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

1. Pemerintah menyiapkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

2. Kebijakan Umum APBD

Kepala daerah berdasarkan RKPD, menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masingmasing program.

Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama
kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala
daerah dan pimpinan DPRD.

4. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

5. Penyiapan Raperda APBD

RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan
umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran
sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar
belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKASKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

 

PENETAPAN APBD

1. Penyampaian dan Pembahasan  Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan tersebut menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

2. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah  tentang APBD

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD
dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.  Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Apabila DPRD sampai batas waktu yang dimaksud tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Rancangan peraturan kepala daerah dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan  gubernur bagi kabupaten/kota.  Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah dilakukan selambat lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila sampai batas waktu yang dimaksud belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah  tentang Penjabaran RAPBD

4. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD  dan Peraturan Kepala Daerah tentang  Penjabaran APBD

 

Perubahan APBD

Perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran pada tahun yang berjalan. Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, akan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah. Dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, dapat dilakukan apabila terjadi:

  1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  4. Keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
    • Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
    • Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    • Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
    • Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

5. Keadaan luar biasa. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

 

Demikian ulasan singkat mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Semoga bermanfaat 🙂 🙂

Leave a Reply