Mekanisme Penyusunan APBD

Mekanisme Penyusunan APBD

Mekanisme penyusunan APBD menjadi salah satu topik yang perlu diketahui. Terutama bagi pelajar ekonomi yang meneliti terkait keuangan daerah. Pada kesempatan ini akan sedikit diulas mengenai topik tersebut. Mekanisme penyusunan APBD pada kesempatan ini mengambil contoh untuk penyusun APBD 2020.

Mekanisme penyusunan APBD oleh pemerintah dilakukan dalam beberapa tahapan sebagaimana dipaparkan berikut ini:

  1. Mekanisme penyusunan APBD diawali yaitu dengan Ketua TAPD menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada kepala daerah. Adapun TPAD bermakna Tim Anggaran Pemerintah Daerah. KUA dalam mekanisme penyusunan APBD adalah singkatan dari Kebijakan Umum Anggaran. Sedangkan PPAS ialah Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Berdasarkan permendagri tahun 2019 bahwa tahap ini paling lambat dilakukan pada minggu pertama Juli.
  2. Pada proses selanjutnya, kepala daerah akan menyampaikan rancangan KUA-PPAS pada DPRD. Proses ini juga berlangsung pada bulan Juli.
  3. DPRD dengan Kepala Daerah membuat kesepakatan megenai rancangan KUA-PPAS. Pelaksanaan tahap ini paling lambat pada Agustus.
  4. Selanjutnya diterbitkan surat edaran dari kepala daerah mengenai acuan dalam menyusun RKA SKPD dan RKA-PPKD. Untuk tahap ini harus selesai pada bulan Agustus.
  5. Menyusun dan membahas RKA SKPD, RKA-PPKD serta rancangan perda. Dalam menyusun RKA-SKPD tentang program yang menjadi urusan pemerintahan yang bersifat wajib khususnya yang menyangkut pelayanan dasar harus mengikuti pedoman SPM (Standar Pelayan Minimum), standar teknis, serta harga satuan regional. Adapun pada program dan kegiatan yang terkait urusan wajib yang tidak bersangkutan pelayanan dasar dan urusan pilihan harus mengikuti pedoman ASB dan standar satuan harga. ASB dalam hal ini kepanjangan dari Analisis Standar Belanja. Keberadaan ini penting sebab akan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun rancangan perda dan peraturan mengenai penjabaran APBD.
  6. Rancangan perda yang sudah dibuat selanjutnya disampaikan kepada DPRD oleh kepala daerah. Tahapan ini akan berlangsung selambatnya pada September. Dalam membahas mengenai rancangan perda APBD, DPRD dan kepala daerah harus menjadikan RKPD, KUA, dan PPAS sebagai pedoman agar dapat disetujui bersama.
  7. DPRD dan kepala daerah secara bersama-sama menyetujui rancangan peraturan daerah. Proses pada tahap ke 6 dan 7 ini dapat berlangsung selama 60 hari kerja sejak pertama kali di sampaikan rancangan perda APBD oleh kepala daerah kepada legislatif. Namun dengan catatan bahwa persetujuan bersama antara legislative dan eksekutif ini harus selesai paling telat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
  8. Pasca persetujuan bersama dilakukan, maka mekanisme penyusunan APBD selanjutnya yaitu melakukan penyampaian rancangan perda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD pada Mendagri/Gubernur untuk tahap evaluasi. Tahapan ini paling lambat harus dilakukan tiga hari kerja sejak persetujaun bersama dilakukan.
  9. Setelah rancangan perda dan peraturan kepala daerah diserahkan pada Mendagri, selanjutnya akan diterima hasil evaluasinya oleh daerah.
  10. Hasil evaluasi yang diterima selanjutnya harus di sempurnakan. Dalam menyempurnakan rancangan perda APBD ini harus sesuai dengan hasil evaluasi dan bersama keputusan pimpinan DPRD. Proses ini paling tidak harus selesai tujuh hari kerja pasca hasil evaluasi diterima.
  11. Selanjutnya keputusan pimpinan DPRB mengenai rancangan perda APBD yang disempurnakan disampaikan kepada Mendagri/Gubernur. Tahap ini dilakukan dalam rentang waktu 3 hari kerja sejak ada ketetapan mengenai keputusan pimpinan DPRD.
  12. Paling telat pada akhir Desember harus telah selesai menetapkan perda dan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD.
  13. Mekanisme penyusunan APBD yang terakhir yaitu dengan menyampaikan perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur. Tahap akhir penyusunan APBD ini harus dilakukan selambatnya tujuh hari kerja pasca peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di tetapkan.

Demikian pembahasan singkat mengenai mekanisme penyusunan APBD. Semoga bermanfaat.

 

Bagikan:

Leave a Reply