Negara yang menganut sistem ekonomi pasar, sosialis dan campuran

Ada 3 jenis sistem ekonomi yang biasanya dianut yaitu negara yang menganut sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi sosialis dan campuran. Sistem ekonomi pasar bebas mengarah pada aktivitas ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi sosialis menjadi kebalikkannya. Diantara kedua sistem tersebut, terdapat negara-negara yang mengklaim diri sebagai penganut sistem ekonomi campuran.

Dalam pandangan umum, biasanya negara yang menganut sistem ekonomi pasar diidentikkan dengan Amerika. AS mungkin dianggap yang paling representatif. Begitu pula sistem ekonomi sosialis akan mengarahkan anggapan pada negara penganut komunis seperti China atau Korea Utara.

Pada kenyataannya, anggapan umum masyarakat tersebut tidak sepenuhnya benar. Bila melihat data indikator tertentu, kita bisa jadi menemukan fakta yang sedikit berbeda. Dalam kenyataannya, tidak ada satu negara pun yang menganut sistem ekonomi pasar bebas secara murni atau 100 persen. Begitu pula negara yang menganut sosialis secara ekstrem seratus persen.

Untuk dapat menilai suatu sistem ekonomi negara itu termasuk menganut sistem pasar bebas murni atau sosialis murni atau bahkan campurannya kita perlu memiliki tolak ukur penilaian. Pada kesempatan ini mari kita mengukur negara yang menganut sistem ekonomi pasar, sosialis atau campuran dari indikator kebebasan ekonomi.

Berdasarkan pada indeks kebebasan ekonomi, negara-negara akan kelompokkan kedalam 5 kategori. Kategori tersebut terdiri atas bebas, hampir bebas, moderat, kurang bebas, dan represif (dikekang). Yang tergolong bebas yaitu negara dengan nilai indeks kebebasan ekonomi sebesar 80-100. Kategori hampir bebas yaitu pada rentang nilai 70-79.9. Moderat dengan rentang nilai 60-70. Kategori kurang bebas pada rentang nilai 50-59.9. Nilai indeks dibawah 50 dikategorikan sebagai represif (dikekang).

Bila kategori bebas dijadikan acuan kategori negara yang menganut sistem pasar, maka hanya ada 6 negara yang memenuhi kriteria pada tahun 2019. Negara yang paling merepresentasikan sebagai negara yang menganut sistem ekonomi pasar yaitu Hongkong, Singapura, Selandia Baru, Swiss, Australia dan Irlandia.

Hongkong sebagai negara yang paling bebas secara ekonomi didukung oleh beberapa kondisi diantaranya kebebasan perdagangan, kebebasan moneter dan integritas pemerintah. Sedangkan diposisi kedua ada Singapura. Peningkatan nilai indeks Singapura di dukung oleh peningkatan kebebasan perdagangan dan integritas pemerintah.

Amerika yang menurut sebagian pandangan orang sebagai negara yang paling merepresentasikan menganut sistem pasar bebas, tidak sepenuhnya terbukti. Memang AS termasuk dalam kategori hampir bebas dan menempati peringkat ke 12. Ternyata peringkat AS masih kalah dengan 11 negara lainnya.

Sedangkan negara-negara yang mendekati sistem ekonomi sosialis yaitu yang pada kategori dikekang. Kategori tersebut menggambarkan semakin sedikitnya kebebasan swasta dalam aktivitas ekonomi. 5 negara yang masuk dalam kategori tersebut dengan kebebasan ekonomi paling rendah (atau paling mendekati sistem ekonomi sosialis) yaitu Kongo, Eritrea, Kuba, Venezuela dan Korea Utara. Beberapa negara tersebut memang dikenal sebagai negara komunis yang menggunakan sistem ekonomi sosialis.

Bagaimana dengan kategori sistem ekonomi Indonesia dan negara ASEAN lainnya?

Singapura merupakan negara di ASEAN yang menerapkan pasar bebas dan menempati peringkat kebebasan ekonomi ke 2 di dunia. Di susul Malaysia yang menempati peringkat ke 22 dan masuk kategori hampir bebas. Posisi Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina berada pada kategori moderat yang menunjukkan bahwa negara cukup banyak dalam campuran antara ekonomi pasar dan sosialisnya. Sedangkan Kamboja, Laos, dan Vietnam masuk kategori kurang bebas.

Kebebasan ekonomi Indonesia memiliki skor 65,8 dengan peringkat ke 56 di dunia. Secara umum Indonesia mengalami peningkatan nilai indeks kebebasan sebesar 1,6 poin. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan dalam indikator penilaian berupa kebebasan bisnis, kebebasan investasi, penegakan hukum yang efektif. Meskipun dalam penilaian kebebasan moneter dan kebebasan tenaga kerja mengalami penurunan.

 

Bagikan:

Leave a Reply